Scroll untuk baca Berita
Call Us banner 325x300
PemiluPeristiwa

4 Menteri Sebut Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pemilu 2024 di Sidang MK

357
×

4 Menteri Sebut Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pemilu 2024 di Sidang MK

Share this article

Sementara itu, Airlangga menyatakan bahwa penyaluran bansos yang gencar dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh dampak dari El Nino yang terjadi pada akhir tahun sebelumnya hingga awal tahun 2024. Hal ini menyebabkan gangguan pada produksi pangan, terutama beras, yang kemudian berpengaruh pada kenaikan harga pangan.

Airlangga melanjutkan dengan menjelaskan bahwa jika dampak dari El Nino tidak segera diatasi, akan berdampak pada peningkatan inflasi pangan yang terus meningkat sejak Juli 2023 hingga Maret 2024.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. Dia juga menegaskan bahwa APBN telah disusun sejak awal 2023 dan pagu anggaran bansos pada 2024 naik sekitar 6,08 persen dari tahun sebelumnya.

Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023 dan pada tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun, dengan sebagian besar alokasinya untuk bansos.

Sidang yang bertujuan mendengarkan keterangan empat menteri ini ditunda karena pelaksanaan ibadah shalat Jumat dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 WIB.

Sebagai informasi tambahan, MK memanggil empat Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara PHPU Presiden 2024. Selain empat menteri, MK juga akan menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa pemanggilan tersebut untuk kepentingan hakim.