Dalam APBD 2025, pihak DPRD akan memprioritaskan isu-isu strategis terkait pendidikan, banjir, dan kemacetan. Khoirudin juga menyampaikan bahwa banyak warga yang mengeluhkan sistem zonasi dalam pendidikan, yang mengakibatkan keterbatasan akses ke sekolah negeri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Khoirudin menegaskan bahwa DPRD telah melakukan kajian dan pembahasan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ke depan, layanan pendidikan bagi warga Jakarta, baik di sekolah negeri maupun swasta, akan disamakan.
“Anggaran 2025 ini sudah kita alokasikan untuk sekolah gratis. Mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP), kami masih melakukan kajian. Yang jelas, kami akan upayakan yang terbaik bagi warga Jakarta,” tandasnya.
(beritajakarta)
