“Meski begitu kami akan terus fokus pada integritas seleksi dan penekanan bahwa lulusan hanya bergantung pada hasil tes dan itu menjadi poin kunci dalam menjaga keadilan dan kredibilitas proses seleksI calon PPPK,”
Seketika.com, Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar seleksi kompetensi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN Tahun Anggaran 2023. Seleksi tersebut digelar pada 28-30 November 2023 di Gedung Diklat Kitri Bhakti.
Total peserta mencapai 1.143 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 121 peserta yang mengikuti seleksi di titik lokasi terdekat dari domisili masing-masing. Sebanyak 1.022 peserta ikut seleksi di Gedung Diklat Kitri Bhakti.
“Dalam seleksi ini tercatat ada 1.022 orang yang tes di Gedung Diklat Kitri Bhakti dari 1.143 orang peserta, sisa dari total keseluruhan telah dan akan melaksanakan seleksi di titik lokasi terdekat dari tempat domisilinya masing-masing sesuai dengan jadwal daerahnya, misalkan ada orang Medan melamar jadi PPPK tenaga kesehatan di Kabupaten Tangerang, maka yang bersangkutan akan melaksanakan seleksi di Titik Lokasi BKN Medan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hendar Herawan, Selasa (28/11/23).
Hendar Herawan mengatakan formasi yang dibutuhkan untuk tenaga kesehatan sebanyak 231 orang. Pelaksanaan seleksi dilakukan selama tiga hari dari tanggal 28 hingga 30 November dengan 3 sesi per harinya.
“Formasi untuk tenaga kesehatan ada 231 orang, jadi seluruh peserta ini harus bersaing satu sama lain, untuk pelaksanaan tes CAT nya sendiri setiap harinya ada 3 sesi, satu sesi sebanyak 130 orang dengan mengerjakan 245 soal dalam waktu 130 menit dan bentuk soalnya berupa pilihan ganda,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, proses seleksi calon PPPK dilakukan dengan serangkaian langkah ketat untuk mencegah praktik joki, seperti face recognition digital dan pemeriksaan barang bawaan. Dari banyaknya kasus di setiap daerah, BKPSDM memperketat aturan untuk menghindari kasus perjokian.
