Seketika.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta tambahan anggaran kementeriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Menurut Andreas, diskusi mengenai permintaan ini sebaiknya dilakukan secara internal pemerintahan terlebih dahulu, terutama mengingat arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya efisiensi anggaran.
Andreas menyatakan, “Menteri ini adalah pembantu presiden. Ketika menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya.” Hal ini menekankan perlunya proses yang jelas sebelum pengajuan anggaran yang signifikan.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai permintaan tambahan anggaran dari Menteri Pigai terkesan kurang relevan, mengingat anggaran 2025 sudah ditetapkan melalui pembahasan antara Pemerintah dan DPR.
“Anggaran 2025 telah ditetapkan, sehingga perlu dibahas lebih lanjut, terutama karena ada pemisahan kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ungkapnya.
Andreas juga menyoroti bahwa permintaan kenaikan anggaran tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi.
