Ia menegaskan bahwa lonjakan anggaran harus disertai perencanaan dan program kerja yang matang, serta transparansi dalam alokasi anggaran agar digunakan secara efektif.
Lebih lanjut, Andreas menyebutkan bahwa permintaan anggaran yang besar ini berpotensi melanggar kebijakan fiskal nasional.
Setiap kenaikan signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran untuk kementerian lain atau sektor lain yang juga memerlukan dana, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Meskipun Menteri HAM menjelaskan bahwa anggaran tambahan tersebut bertujuan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah, Andreas menekankan pentingnya mempertimbangkan semua sektor yang memerlukan perhatian.
“Peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan skala prioritas yang jelas,” tegasnya.
Menteri Natalius Pigai juga menguraikan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung berbagai program, termasuk sosialisasi dan kesadaran HAM di 79 ribu desa, serta pendirian Universitas Hak Asasi Manusia.
