Peningkatan ini didorong oleh pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas, serta pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Belanja Negara di tahun 2023 mencapai Rp3.121,2 triliun, atau sebesar 100,13% dari pagu anggaran. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa realisasi belanja ini mencerminkan peran APBN sebagai instrumen peredam guncangan ekonomi dan pelindung daya beli masyarakat, terutama di tengah fenomena El Nino dan berbagai guncangan lainnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa defisit dan realisasi pembiayaan yang rendah menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang sangat kecil, yakni hanya Rp19,38 triliun.
Di akhir rapat, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN 2022.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi BPK serta temuan laporan hasil pemeriksaan demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Terima kasih kepada Badan Anggaran atas kemitraannya dengan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang baik,” tutup Sri Mulyani.
(kemenkeu)
