“Kami mengimbau agar kampanye tidak melibatkan anak dan tidak menyasar perempuan dengan cara yang tidak etis atau berpotensi menimbulkan kekerasan,” ujar Bagja.
“Sebagian besar pemilih dalam Pilkada adalah perempuan, oleh karena itu sangat penting untuk melibatkan perempuan dalam kampanye dengan cara yang positif, tanpa adanya tindak kekerasan,” tambah Bagja.
Dalam pengawasan kampanye, Bawaslu berkomitmen menjaga agar perempuan tidak dieksploitasi atau dijadikan sasaran kekerasan dalam bentuk apapun.
Meskipun sejauh ini Bawaslu belum menerima laporan pidana terkait kekerasan terhadap perempuan dalam kampanye Pilkada, Bagja memastikan bahwa Bawaslu terus memantau dan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).
Jika ditemukan pelanggaran pidana, Bawaslu siap melaporkannya kepada Sentra Gakkumdu dan bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks Pilkada 2024.
(infopublik)
