Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa insentif perpajakan 2025 akan lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga dan UMKM, untuk mendorong dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendengarkan masukan masyarakat untuk memperbaiki sistem perpajakan yang berkeadilan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, melindungi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan APBN.
“Ini adalah paket kebijakan komprehensif yang akan terus disesuaikan berdasarkan data dan masukan. Kami akan menjaga keseimbangan dalam penggunaan APBN dan perpajakan sebagai instrumen untuk menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan, dan gotong-royong,” tutup Sri Mulyani.
(infopublik)
