Ke depannya, Polri berkomitmen untuk terus bekerja lebih keras dengan semangat kebersamaan dan dukungan masyarakat, untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih melayani.
Polri berupaya untuk terus membangun birokrasi yang bebas korupsi dan memperkuat layanan publik yang transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), tercatat sebanyak 22 unit kerja, termasuk Divhumas Polri, berhasil meraih predikat WBK.
Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB selaku Tim Penilai Nasional.
(humas.polri)