Habiburokhman menegaskan bahwa baik Komisi III DPR maupun Kemenkum tidak memiliki kewenangan untuk menghapus ketentuan terkait SKCK.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah maupun DPR yang menghapus persyaratan penerbitan SKCK.
Lebih lanjut, Habiburokhman mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita hoaks SKCK, dan menyarankan agar aspirasi terkait SKCK disampaikan langsung ke instansi yang mensyaratkan dokumen tersebut.
Hal ini termasuk untuk keperluan melamar pekerjaan, mendaftar pendidikan, atau pencalonan jabatan publik.
(mediahub.polri)
