Seketika.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). Kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060, dengan tujuan mempercepat pengurangan emisi melalui kolaborasi internasional.
JETP pertama kali dicanangkan pada KTT G20 Bali 2022 sebagai bagian dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia, International Partners Group (IPG), dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Kemitraan ini memberikan dukungan signifikan terhadap transisi energi Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak internasional untuk mempercepat implementasi energi terbarukan, dekarbonisasi, dan investasi hijau.
Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin (24/3/2025), Pemerintah Indonesia dan mitra internasional membahas berbagai strategi untuk mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE).
Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Menteri Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.
Satgas ini terdiri dari empat kelompok kerja, yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia.
Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen total mencapai USD 1,1 miliar.
Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya memperoleh hibah senilai USD 233 juta.
Selain itu, IPG juga mengamankan jaminan senilai USD 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee, yang mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih dan energi terbarukan di Indonesia.
Beberapa proyek unggulan yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup biotermal di Muara Laboh, Sumatera Barat, yang diharapkan beroperasi pada 2027, serta proyek fotovoltaik di Saguling dan dekarbonisasi Cirebon Power.
Proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, juga masuk dalam pipeline JETP.
Rapat ini juga menekankan pentingnya percepatan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), optimalisasi pendanaan hijau, dan penguatan transparansi serta akuntabilitas publik melalui sistem monitoring berbasis digital.
Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan transisi energi di Indonesia berjalan secara efektif, inklusif, dan kompetitif.
Kolaborasi antara Pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional menjadi kunci dalam mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan dan dekarbonisasi.
Menteri Airlangga Hartarto menegaskan bahwa koordinasi antar kementerian akan terus dilakukan, serta pencairan pendanaan berbagai moda ini akan didorong secara maksimal.
Pemerintah juga akan melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam implementasi proyek transisi energi.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara semua pihak terkait, Indonesia optimistis dapat mencapai transisi energi yang lebih cepat, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
(Ekon)
