“Penekanannya adalah kecukupan produksi hari ini. Jika produksi sudah cukup, yang perlu diantisipasi adalah pendistribusian pupuk PSO yang tepat sasaran, sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak perlu diragukan sepanjang petani masih mau bercocok tanam,” jelas Nasril.
Nasril juga mengungkapkan bahwa di berbagai daerah terdapat mafia pupuk yang menjual pupuk subsidi (Public Service Obligation/PSO) dengan harga keekonomian.
Para mafia ini sulit diberantas karena hanya dengan membawa KTP, mereka berhak mendapatkan pupuk PSO.
“KTP itu kan alat pengenal bukan data sesungguhnya siapa pemilik KTP itu. Apakah petani atau bukan. Ini yang menjadi persoalan, saya pikir itu saja yang jadi titik tolak sesuai pengalaman yang saat ini bermitra dengan Pupuk Indonesia bahwa ketika RDKK sudah keluar, maka kepala daerah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Politisi Dapil Sumatera Utara II ini menambahkan, dengan adanya pendataan yang tepat, distribusi pupuk dapat dilakukan dengan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi masalah kelangkaan pupuk di masa mendatang.
(dpr)
