“Padahal, anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI, dan lainnya, juga merupakan bagian dari anak bangsa yang berhak mendapatkan akses pendidikan yang sama,” lanjut Kang Ace.
Ace juga mengapresiasi keputusan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Jika tidak, meresnya dari mahasiswa. Berat,” ucapnya.
Ace menambahkan bahwa sebagian besar siswa dan mahasiswa di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah. Namun, penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka masih sangat minim.
“Itu yang aneh. Ada yang salah dalam proses pendataan dan penyaluran program negara untuk kelompok yang membutuhkan,” tutup Kang Ace.
(dprri)
