“Ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional, ini juga dibantu oleh Pemda-Pemda dan kami meminta untuk membantu semaksimal mungkin,” tambahnya.
Salah satu bentuk dukungan lainnya adalah menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI mengenai Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang telah ditetapkan pada 22 September 2022.
Kemendagri juga aktif menerbitkan Surat Edaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Hingga saat ini, Kemendagri telah menerbitkan 14 Surat Edaran yang menugaskan kepada pemerintah daerah (Pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung penyelenggaraan pemilu dan pilkada di wilayah masing-masing.
Selain itu, Kemendagri turut berperan dalam memastikan pemenuhan anggaran untuk Pemilu 2024.
Mengingat anggaran yang diajukan oleh KPU belum pasti disetujui secara langsung, Kemendagri berperan dalam memfasilitasi proses revisi atau peninjauan lebih lanjut.
“Kami mendorong kepada Bapak Presiden dan Menkeu agar anggaran yang diajukan dapat disepakati dengan angka yang rasional,” paparnya.
(kemendagri)
