Scroll untuk baca Berita
Call Us banner 325x300
InternasionalPeristiwa

Militer Korea Utara Putus Jalur Transportasi ke Korea Selatan

4
×

Militer Korea Utara Putus Jalur Transportasi ke Korea Selatan

Share this article
Tank Tentara Rakyat Korea (KPA) berbaris dalam parade militer yang digelar dalam rangka peringatan 70 tahun berdirinya Korea Utara di Alun-alun Kim Il Sung, Pyongyang, Minggu (9/9/2018). (AFP / ED JONES)

Seketika.com, Dunia – Militer Korea Utara pada hari Rabu (9/10/2024) mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan semua jalan dan jalur kereta api yang menghubungkan negara tersebut dengan Korea Selatan. Selain itu, Korea Utara memperkuat area perbatasannya dengan membangun struktur pertahanan yang lebih kokoh, menurut laporan yang dilansir dari The Independent.

Langkah ini diklaim sebagai tindakan pertahanan diri oleh rezim Kim Jong Un untuk mencegah potensi konflik dan menjaga keamanan negara. Korea Utara menuding latihan militer Korea Selatan yang intensif, penempatan aset strategis Amerika Serikat di wilayah tersebut, serta meningkatnya retorika keras dari kedua negara sebagai penyebab utama keputusan tersebut.

Sebelumnya, pejabat Korea Selatan melaporkan bahwa Korea Utara telah mulai menambah penghalang anti-tank serta memperkuat infrastruktur di sepanjang perbatasan sejak April 2024. Langkah ini diduga untuk meningkatkan keamanan di garis depan serta mencegah pembelotan tentara dan warga Korea Utara ke Korea Selatan.

Di tengah ketegangan ini, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) juga melaporkan bahwa Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara telah mengadakan pertemuan selama dua hari. Pertemuan tersebut membahas perubahan terkait usia legal warga Korea Utara untuk bekerja dan berpartisipasi dalam pemilu. Namun, tidak ada laporan resmi apakah pertemuan tersebut juga membahas perintah Kim Jong Un yang terkait dengan rencana revisi konstitusi negara.

Perintah revisi konstitusi tersebut diduga bertujuan untuk menempatkan Korea Selatan secara resmi sebagai musuh utama Korea Utara dan mempertegas klaim atas wilayah kedaulatan. Meski demikian, beberapa pengamat berspekulasi bahwa revisi ini mungkin telah ditunda, atau bahkan sudah diimplementasikan secara diam-diam mengingat sensitifitas isu ini.