Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Purnamasidi, baru-baru ini memberikan sejumlah catatan penting kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait sertifikasi guru di Indonesia. Purnamasidi menyoroti bahwa ada sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikasi dan mengharapkan Kemendikbudristek untuk memberikan prioritas pada masalah ini.
Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek yang diadakan di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta pada Kamis, 29 Agustus 2024, Purnamasidi menyatakan, “Karena sekarang kita sudah mengangkat orang tapi belum tersertifikasi”
Purnamasidi juga mencatat bahwa Kemendikbudristek memiliki anggaran khusus untuk sertifikasi, yakni anggaran Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Ia mendorong agar anggaran tersebut segera digunakan untuk kepentingan sertifikasi. “Jika kita memiliki anggaran, harusnya segera dilaksanakan. Ada konsekuensi bahwa kita harus membayar untuk proses sertifikasi ini, dan kita bisa melakukannya,” ujar politisi dari Fraksi Golkar ini.
Menurut Purnamasidi, sertifikasi guru sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Ia juga mengingatkan bahwa Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur penerapan Kurikulum Merdeka.
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan merupakan salah satu kebijakan Kemendikbudristek untuk menyelesaikan sertifikasi guru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
