Mulyanto juga mendesak Pemerintah untuk melibatkan publik dalam menentukan kriteria kendaraan yang berhak atau tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Ini penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak awal.
Selain itu, ia meminta Pertamina untuk mempersiapkan instrumen pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM dengan baik, agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif ketika saatnya tiba.
(dpr)