Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Munawaroh, menyoroti meningkatnya migrasi penduduk dari Jakarta ke Kota Depok menjelang Pilkada Serentak 2024. Fenomena ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta.
“Tadi diinformasikan oleh Walikota Depok bahwa banyaknya perpindahan penduduk dari Jakarta ke Depok akibat kebijakan penertiban NIK ini perlu perhatian khusus. Secara demografi, Depok berbatasan langsung dengan Jakarta, sehingga migrasi ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan pilkada,” ungkap Munawaroh setelah pertemuan dengan Walikota Depok, KPU Kota Depok, Bawaslu Kota Depok, dan jajaran pemerintah lainnya di Balai Kota Depok, Selasa (17/9/2024).
Politisi dari PPP ini juga mencatat bahwa Depok memiliki banyak mahasiswa dari berbagai daerah yang tinggal dan kuliah di kota tersebut. Namun, hanya penduduk dengan KTP setempat yang diizinkan mengikuti Pilkada.
“Kondisi ini perlu diantisipasi oleh Bawaslu Kota Depok sebagai salah satu potensi kerawanan dalam pemilu, mengingat banyaknya penduduk pendatang,” tegas Munawaroh.
Lebih lanjut, legislator Dapil Jateng X ini mengungkapkan keprihatinannya terkait masih adanya nama orang yang sudah meninggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kasus seperti ini umum terjadi. KPU menyatakan bahwa mereka tidak dapat menghapus nama pemilih yang telah meninggal tanpa lampiran surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),” tambahnya.
