Tito menambahkan bahwa terkadang masalah ini berlarut-larut karena adanya pergantian kepala daerah yang menempatkan orang baru tanpa memperhatikan kemampuan, sehingga masalahnya semakin dalam dan kerugiannya semakin besar.
Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini juga menegaskan bahwa BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dengan peran kementerian ini mirip dengan Menteri BUMD.
Oleh karena itu, Tito meminta kepada kepala daerah untuk mengubah pola pikir dan tidak hanya fokus pada belanja daerah, tetapi juga mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Tito juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen, yang harus didukung oleh pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
(kemendagri/infopublik)
