Selain itu, ia juga dikabarkan memiliki kewarganegaraan di St. Kitts dan Nevis, sebuah negara kepulauan di Karibia.
Pada tahun 2018, Rusia memblokir Telegram setelah aplikasi ini menolak untuk memberikan akses ke pesan terenkripsi pengguna kepada badan keamanan negara.
Meskipun pemblokiran ini tidak banyak memengaruhi akses ke Telegram, hal itu memicu protes besar di Moskow. Baru-baru ini, Telegram juga menarik perhatian pengawas di Eropa, termasuk Prancis, terkait masalah keamanan dan pelanggaran data.
Pada Mei lalu, regulator teknologi Uni Eropa menghubungi Telegram mengenai kemungkinan penerapan persyaratan lebih ketat berdasarkan undang-undang konten daring yang berlaku di Uni Eropa.
Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis AS Tucker Carlson pada bulan April, Durov mengungkapkan pandangannya tentang kepergiannya dari Rusia.
“Saya lebih suka bebas daripada menerima perintah dari siapa pun,” ujar Durov, menekankan keinginannya untuk menjalankan Telegram tanpa campur tangan pemerintah.
(ruters)
