Seketika.com, Politik – Baru-baru ini, Indonesia mengalami gelombang demonstrasi besar yang dipicu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan pencalonan kepala daerah. Banyak orang melihat keputusan ini sebagai langkah yang kontroversial karena diduga akan diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memuluskan jalan bagi Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, agar bisa maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa ada upaya untuk mengubah aturan demi kepentingan politik keluarga presiden.
Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap indikasi bahwa lembaga-lembaga negara seperti MK dan DPR semakin terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.
Kondisi ini mencerminkan ketidakpercayaan yang semakin meluas terhadap integritas demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal pemilu yang seharusnya berlangsung adil dan bebas dari campur tangan politik yang berlebihan.
Politik Gentong Babi dan Polarisasi Pemilih
Dalam konteks politik gentong babi, Woo Chang Kang dalam penelitiannya “Presidential Pork Barrel Politics with Polarized Voters” mengeksplorasi bagaimana presiden di Amerika Serikat mengalokasikan dana federal untuk menarik dukungan di daerah-daerah tertentu, terutama yang dikuasai oposisi, selama masa kampanye pemilihan ulang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presiden cenderung memberikan lebih banyak dana kepada kabupaten yang tidak mendukung mereka dalam pemilu sebelumnya, terutama di negara bagian yang kompetitif.
