Meskipun Jokowi tidak lagi mencalonkan diri, ia kemungkinan akan berusaha memastikan bahwa penggantinya atau partainya tetap kuat di tingkat daerah.
Ini bisa dilakukan melalui politik gentong babi yang lebih terfokus selama kampanye Pilkada 2024 untuk mendukung calon-calon pro-pemerintah di daerah-daerah penting.
Namun, politik gentong babi ini bisa memicu reaksi dari oposisi dan masyarakat sipil yang merasa bahwa alokasi dana tidak adil dan hanya didasarkan pada pertimbangan politik.
Hal ini bisa memperburuk polarisasi politik di tingkat daerah, terutama jika daerah-daerah yang merasa dianaktirikan mulai mendukung calon-calon oposisi.
Seperti yang diungkapkan dalam penelitian di AS, pendekatan politik gentong babi di Indonesia menjelang Pilkada 2024 bisa mengubah dinamika politik lokal secara signifikan.
Sementara tujuan utamanya adalah mengamankan dukungan politik melalui alokasi proyek dan dana, dampaknya bisa berupa peningkatan polarisasi dan ketidakpuasan di daerah-daerah yang merasa tidak mendapatkan alokasi yang adil.
Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mewaspadai dampak jangka panjang dari praktik ini terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
Penulis: Muhammad Izzudin Haq – Fakultas Psikologi – Universitas Negeri Malang (CSPS FPsi UM)
