KONI Pusat, melalui Panitia Pengawasan dan Pengarahan (Panwasrah), bertanggung jawab atas berbagai aspek seperti penyusunan cabang olahraga, nomor pertandingan, kuota atlet, peralatan pertandingan, serta pembangunan dan renovasi venue.
Selain itu, mereka juga menyusun Technical Handbook (THB) dan pendaftaran peserta PON XXI.
Dewan Hakim, yang dipimpin oleh Widodo Sigit Pudjianto, akan memastikan keadilan dan kepastian hukum selama pertandingan berlangsung.
“Dewan Hakim harus menyelesaikan perselisihan dengan cepat agar pertandingan tidak terganggu,” ungkap Widodo.
Sekretaris Jenderal KONI Pusat dan Ketua Komisi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Lukman Djajadikusuma, menjelaskan bahwa penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 mengacu pada standar internasional, dengan belajar dari pengalaman Asian Games 2018 dan aturan dari International Olympic Committee (IOC).
“Seluruh identitas dan branding PON XXI harus terlihat jelas di seluruh venue,” katanya.
