“Bolanya ada di sana karena kita harus mengembalikan yang menjadi milik negara, kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan,”
Seketika.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), pada Rabu (17/04/2024), di Istana Negara, Jakarta.
“Penanganan TPPU harus dilakukan secara komprehensif. Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi, ini yang penting,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan bahwa pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai.
Menurut Data Crypto Crime Report, terdapat indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar 8,6 miliar Dolar AS pada tahun 2022 atau setara dengan Rp139 triliun.
“Ini bukan besar, tapi besar sekali. Ini artinya para pelaku TPPU terus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka, kalau ndak, ya kita akan ketinggalan terus,” tegasnya.
Selain TPPU, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Menurutnya, ancaman pendanaan terorisme harus terus dipantau dan dicegah.
