Mosi pemakzulan terhadap Yoon segera diajukan, dengan argumen bahwa langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi dan merusak demokrasi.
Untuk memakzulkan Yoon, diperlukan dukungan dua pertiga dari Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang, serta keputusan dari enam dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi.
Meskipun Yoon memiliki mayoritas dukungan di parlemen, situasi ini memicu perdebatan politik yang sengit.
Konstitusi Korea Selatan memberikan Presiden kekuasaan untuk menggunakan militer dalam situasi darurat atau masa perang.
Namun, banyak pakar hukum yang menyatakan bahwa tindakan Yoon melampaui kewenangannya. Penggunaan militer untuk menangguhkan kegiatan parlemen dan mengendalikan situasi politik dalam negeri dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut Korea Selatan.
Selain itu, keputusan Yoon juga datang di tengah berbagai skandal yang melibatkan dirinya dan istrinya, Kim Keon Hee.
