Ia menegaskan bahwa jika negara gagal memberikan keadilan bagi korban, dan tidak serius dalam pencegahan, maka kasus serupa akan terus terulang.
“Perlindungan terhadap anak dan perempuan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara, bukan hanya wacana tanpa tindakan nyata,” tegasnya.
Puan menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual dan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan amanat dalam UU TPKS.
Ia juga meminta penegak hukum dan instansi terkait untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi para korban, serta memastikan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.
(dpr)
