Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, investasi, serta kualitas sarana dan prasarana publik.
“Korupsi menciptakan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, yang akhirnya merusak kepercayaan publik dan kualitas roda pemerintahan,” ujar Burhanuddin.
Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri sendiri, dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aspek pemerintahan.
Kepala daerah juga diharapkan menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dan menunjukkan teladan yang baik bagi masyarakat.
Selain itu, kepala daerah diingatkan untuk mengutamakan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.
