Keputusan tersebut memicu ketegangan politik yang berkepanjangan di Korea Selatan, dengan gelombang protes, dua kali pemakzulan, serta maraknya disinformasi di media sosial. Pihak kuasa hukum Yoon bersikeras bahwa deklarasi darurat militer tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang tidak seharusnya menjadi objek peninjauan hukum.
Sejarah Kelam Korsel, Yoon Suk Yeol Presiden Pertama yang Diadili dalam Kasus Pidana
