Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan sikap tegas terhadap sorotan pemerintah Amerika Serikat mengenai sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Pemerintah AS menilai QRIS menghambat perdagangan bilateral dan menjadikannya alasan untuk mengenakan tarif perdagangan sebesar 32 persen terhadap Indonesia.
Dalam keterangannya, Anis menegaskan bahwa QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan simbol penting dari kedaulatan ekonomi Indonesia.
Ia menilai sistem pembayaran digital tersebut tidak boleh dikompromikan demi kepentingan negara lain.
“Indonesia harus menjaga kedaulatan ekonominya yang ditunjukkan dengan hadirnya GPN dan QRIS. Kita adalah negara berdaulat. Jangan sampai sistem keuangan yang telah kita bangun dengan susah payah harus dikorbankan,” ujar Anis, Rabu (23/4/2025).
Lebih lanjut, Anis menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi diplomatik dengan Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
