Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menekankan pentingnya subsidi kereta api dalam kerangka Public Service Obligation (PSO) untuk memastikan akses transportasi massal yang adil dan merata. Menurutnya, kereta api sebagai moda transportasi publik harus disediakan oleh negara untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Penekanan ini disampaikan menyusul pengungkapan dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.
Dokumen yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR tersebut mencakup rencana perbaikan skema PSO untuk kereta api, termasuk pembaruan sistem tiket elektronik untuk KRL Jabodetabek.
Salah satu perubahan signifikan adalah penggunaan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pengguna KRL.
Neng Eem mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi diskriminasi dalam pemberian subsidi dan penetapan hak-hak penumpang.
“Kereta api harus melayani semua masyarakat secara adil dan setara tanpa ada perbedaan perlakuan,” ujar Neng Eem saat diwawancarai di Gedung DPR RI.
