Politisi dari Fraksi PKB ini juga menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap kereta api, yang mengindikasikan kebutuhan besar akan moda transportasi ini.
Ia mengamati bahwa kondisi padat di dalam kereta menunjukkan bahwa kapasitas saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Neng Eem menilai bahwa kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang seharusnya mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret guna meningkatkan layanan kereta api.
“Menambah jumlah gerbong dan memperbaiki fasilitas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa layanan transportasi ini benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Transportasi publik yang layak dan nyaman adalah hak setiap warga negara, dan kita perlu bekerja bersama untuk mencapainya,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengusulkan pemberian subsidi kepada pengguna KRL berdasarkan NIK. Dengan menggunakan NIK, data ekonomi penumpang akan terbaca untuk menentukan apakah mereka berhak mendapatkan subsidi.
Wacana ini juga akan diterapkan pada berbagai jenis kereta api, termasuk KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.
(dpr)
