“Aset yang dimiliki oleh pihak swasta maupun BUMN, yang tidak dimanfaatkan dengan baik, seharusnya dialihkan untuk kepentingan pembangunan daerah,” tegas Zulfikar yang juga berasal dari Fraksi P-Golkar.
Zulfikar juga mendesak agar ATR/BPN segera mengonfirmasi kepada pemegang HGU yang tidak berniat memperpanjang haknya.
Langkah-langkah lanjutan perlu diambil agar lahan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Zulfikar menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lebak yang telah mengalokasikan 10 hektare lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat, salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
“Kedepannya, Kementerian ATR/BPN perlu lebih aktif dalam mengidentifikasi tanah-tanah terlantar, sehingga lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah dan masyarakat,” pungkas Zulfikar.
(dpr)
