“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengelola APBD sesuai dengan aturan good governance yang akuntabel dan transparan, serta prudent (bijaksana) dan berkualitas.”
Seketika.com, Jakarta – Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik masih didera dampak pandemi COVID-19 hingga fenomena El-Nino, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mampu tumbuh optimal. Hal ini tak lepas dari kerja keras pengelolaan anggaran yang prudent (bijaksana), berkualitas, transparan, dan akuntabel untuk dapat mewujudkan Jakarta Kota Global.
Kinerja yang optimal tersebut terlihat dalam realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 71 triliun atau setara 100,53 persen dari target Rp 70,6 triliun. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3,7 triliun dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 67,3 triliun. Berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 14,03 persen dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 86,5 persen.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, secara umum realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target tersebut, di antaranya didukung oleh kondisi makro ekonomi yang membaik, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjaga.
“Berbagai insentif kebijakan fiskal yang diimplementasikan dalam kebijakan Pajak Daerah, seperti pemberian kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menjadi pendorong tercapainya target,” jelas Pj. Gubernur Heru di Jakarta, Senin (8/1).
Pj. Gubernur Heru melanjutkan, realisasi pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 49,1 triliun atau mencapai 101,46 persen dari target sebesar Rp 48,4 triliun.
PAD ini terdiri dari pos Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp 43,5 triliun (101,2 persen), pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp 545,8 (100 persen), dan pos Lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp 4,6 triliun (104,47 persen), serta Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp 454 miliar (98,26 persen).
