Kemudian, pada pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp 20,2 triliun (99,68 persen). Sementara, yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp 1,7 triliun (86,69 persen).
“Untuk realisasi belanja daerah pada 2023 mencapai 92,54 persen atau Rp 66,7 triliun dari anggaran Rp 72,1 triliun. Capaian ini berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 8,27 persen dibandingkan tahun 2022. Di mana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 84,27 persen atau mencapai Rp 64,8 triliun,” ungkap Pj. Gubernur Heru.
Realisasi belanja daerah ini terdiri dari pos Realisasi Belanja Operasi Rp 57,5 triliun (95,31 persen), yang berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
Sementara itu, pada realisasi belanja daerah yang berasal dari pos Realisasi Belanja Modal ini terealisasi sebesar Rp 8,8 triliun (81,62 persen), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, hingga Belanja Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp 356,4 miliar (100 persen).
Untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 8,8 triliun (99,96 persen). Sedangkan, realisasi pengeluaran pembiayaan daerah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 6,6 triliun atau 89,16 persen dari anggaran yang sebesar Rp 7,4 triliun. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar Rp 2,1 triliun dibandingkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 yang mencapai Rp 4,5 triliun. Berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 11,64 persen dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 77,52 persen.
