Adapun, pos Pengeluaran Pembiayaan daerah terdiri dari pos Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang terealisasi 88,45 persen dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo terealisasi 100 persen.
Dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp 6,6 triliun.
Jika dibandingkan dengan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp 8,6 triliun, maka terdapat peningkatan optimalisasi pengeluaran APBD dengan adanya penurunan SILPA sebesar 2 triliun rupiah dibandingkan SILPA Tahun 2022.
“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengelola APBD sesuai dengan aturan good governance yang akuntabel dan transparan, serta prudent (bijaksana) dan berkualitas. Sehingga, APBD DKI Jakarta mampu menjadi instrumen andal yang mendukung dunia usaha, sekaligus melindungi masyarakat, serta sukses mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan mewujudkan Jakarta Kota Global,” pungkas Pj. Gubernur Heru.
(rls/beritajakarta.id)
