Puan pun memastikan akan membawa aspirasi para anggota Kopwan ke pihak Pemerintah. Termasuk mengenai Mekaar yang dinilai seharusnya bisa berkolaborasi dengan Koperasi.
“Urusan Mekaar masih ada pro-kontra di lapangan, karena sebagian bilang Mekaar sukses, tapi di sini tidak bisa berkolaborasi dengan Kopwan yg ada di daerah. Jadi perlu ada kolaborasi antara Mekaar dan Kopwan,” terang Puan.
“Misal Mekaar tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah yang Kopwan sudah terbangun dengan baik. Lalu regulasi pajak perlu disinergikan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan,” lanjut mantan Menko PMK itu.
Puan juga menegaskan sudah menjadi tugas Pemerintah untuk memberikan akses pasar bagi UKM. Ia juga akan meminta Kementerian terkait untuk membuka pelatihan digitalisasi bagi pelaku UKM inu-ibu, sehingga program bantuan pelatihan tidak hanya menyasar bagi anak muda.
Tak hanya itu, Puan pun akan mendorong agar pembahasan RUU Koperasi dapat dilanjutkan sebaik-baiknya mengingat saat ini sedang dalam tahap mendengar masukan dari semua pihak.
“Agar UU Koperasi bisa kembali sesuai seperti yang semua inginkan. Jangan sampai UU menambah beban. UU akan dibuat sebaik-baiknya dengan menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat. Bukan dari kacamata Pemerintah dan DPR RI saja,” jelasnya.
“Jadi bukan kami tunda-tunda, tapi kami ingin UU itu saat selesai konkret dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan rakyat,” tutup Puan.
(rdn/dpr.go.id)
