“Tentunya ini dilakukan dengan komitmen pimpinan kami, bahwa big data sudah harus dikelola satu pintu di Diskominfo. Semuanya terintegrasi di Diskominfo, termasuk juga pengadaan software tidak diperbolehkan lagi oleh perangkat daerah lain. Jika sudah terlanjur, maka harus ditarik masuk ke data center kami,” ungkap Ismawaty.
(Diskominfo Kab. Bogor/Fauziah Ismi)
