“Ini yang akan diterapkan di sentra-sentra Kemensos dan semua kepala balai beserta timnya hadir. Insyaallah instruktur kami (Dinsos Surabaya) diminta mengajar di balai-balai mereka, jadi saling bertukar ilmu,” ujar dia.
Anna berharap, pola penanganan dan pemberdayaan PPKS memiliki standar yang sama. Sehingga ada keberpihakan terhadap PPKS yang ada di seluruh Indonesia. “Harapannya seluruh penanganan bisa sama, mempunyai standar sama. Sehingga ada keberpihakan PPKS dan mereka bisa sejahtera semua,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Salahuddin Yahya menambahkan, bahwa seluruh kepala sentra dan balai diminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk belajar praktik terhadap tata kelola UPT yang menangani PPKS. Di antara PPKS itu yakni, ODGJ, Anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan klaster-klaster lainnya.
“Dipandang bahwa proses interaksi itu memungkinkan ada aspek edukasi yang bisa diadopsi oleh kepala sentra untuk melakukan pemberdayaan,” kata Salahuddin Yahya.
Dengan demikian, Yahya menyebut, bahwa penanganan PPKS tidak melulu hanya melakukan upaya keberfungsian sosial atau rehabilitasi. Tetapi bagaimana penanganan yang dilakukan berjalan paralel dengan mengembalikan keberfungsian sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.
“Makanya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, baik dalam bentuk perkebunan, peternakan, usaha cuci motor, dan lain-lain,” ujar Yahya.
Yahya pun tak menampik bahwa tata kelola pemberdayaan PPKS yang dilakukan Surabaya dinilai relatif patut untuk dicontoh. Bahkan, pemberdayaan PPKS yang dilakukan UPT Pemkot Surabaya ini jumlahnya lebih besar dari yang ada di masing-masing sentra Kemensos.
