Ketiga, KPK merekomendasikan agar seluruh KLPD mengadopsi pelayanan perizinan terpadu secara digital. Keempat, KPK memandang perlunya implementasi sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih mendorong kinerja pegawai, sehingga sistem meritokrasi dapat berjaan optimal.
Kelima, perlunya regulasi dan perangakat pendukung sebagai upaya mitigasi terjadinya conflict of interest. Sebab, ujar Tanak, KPK melihat jika benturan kepentingan merupakan bibit dari maraknya korupsi di lingkungan pemerintah.
KPK juga merekomendasikan adanya percepatan digitalisasi pelayanan publik di seluruh sektor. Untuk itu, KPK mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
“Dan yang terakhir, KPK menggaris bawahi tentang komitmen nyata dari pimpinan lembaga baik di pusat maupun daerah. Kenaikan maupun penurunan skor SPI merupakan potret nyata potensi korupsi, sehingga diharapkan skor SPI dapat dijadikan panduan untuk perbaikan ke depan,” tandas Tanak.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi kepada KPK atas hasil SPI 2023. Azwar memberikan contoh kepada seluruh KLPD untuk menjaga integritas sebagai upaya besar memerangi perilaku koruptif. Dalam peluncuran SPI 2023 ini, turut dihadiri Ketua KPK Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sejumlah pejabat struktural KPK, dan perwakilan Menteri Dalam Negeri.
Pelaksanaan SPI 2023
SPI 2023 melibatkan total 553.321 responden. Angka itu meningkat 40% dibandingkan responden SPI 2022. Adapun terdapat 3 jenis responden, yakni responden internal; eksternal; dan responden eksper.
