Adapun metode pengumpulan menggunakan dua cara, yakni melalui aplikasi pesan Whatsapp dan email kepada responden terpilih, serta melalui Computer Assisted Personal Interview (CAPI) di 131 Pemerinah Daerah. Kemudian terdapat 7 penilaian pada SPI 2023, meliputi; Transparansi; Integritas dalam Pelaksanaan Tugas; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); Pengelolaan Sumber Daya Manuisa (SDM); Trading in Influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis); Pengelolaan Anggaran; dan Sosialisasi Antikorupsi.
Dari 7 penilaian tersebut, 2 diantaranya menuai sorotan. Sebanyak 56% pegawai dinilai masih berisiko menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Lalu, para responden juga menilai 38% masih terjadi penyalahgunaan PBJ.
Adapun nilai SPI 2023 tertinggi dari kategori Kementerian diraih oleh Kementerian Keuangan dengan capaian 84,18. Kemudian, untuk kategori Lembaga Non Kementerian diraih oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan catatan nilai 85,78.
Sementara untuk nilai SPI 2023 tertinggi kategori Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kota; dan Pemerintah Kabupaten, secara beruntun diraih oleh Jawa Tengah dengan capaian 77,91; Kota Surakarta (83,75); dan Kabupaten Gianyar (83,78).
(rls/kpk.go.id)
