Seketika.com, Jakarta – Bertempat di Park Hyatt Hotel Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi tuan rumah jamuan makan malam bagi 28 perwakilan negara anggota OECD di Indonesia, pada Kamis (24/08). Pertemuan ini bertujuan untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa diperlukan kerja sama dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan. Dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia. Dampak dari pandemi COVID-19 dan krisis finansial global masih dirasakan mayoritas masyarakat global.
Menko Airlangga membagikan performa perekonomian Indonesia yang tetap terjaga solid. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% di Kuartal II-2023 atau 5,11% di sepanjang Semester I-2023. Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus USD 7,82 miliar pada Triwulan II 2023. Hal tersebut turut menjadi modalitas Indonesia dalam berproses untuk menjadi anggota OECD, selain profil sebagai negara demokratis, mitra strategis bagi OECD dan negara anggota OECD, hingga peran kepemimpinan global yang telah teruji, antara lain melalui Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.
“Tadi dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh Duta Besar yang hadir, satu-persatu menyatakan dukungan kepada Indonesia dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para duta besar ini penting, karena akan ada pertemuan di bulan September (Pertemuan Tingkat Kepala Perwakilan OECD) yang akan memutuskan apakah usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara. Jumlah negara yang di OECD ada 38,” tutur Menko Airlangga.
Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional. Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional. “Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” ungkap Menko Airlangga.
