Deputi Agung menyampaikan pada RPJMN 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun.
Pendanaan swasta yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.
“Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektar. Terus KIPP kita fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1 A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi,” ucapnya. (Kuntum Khaira Riswan/ Faisal Yunianto/Elvira Inda Sari/asean2023 .id)
