“Regulasi yang lebih lunak melalui SE Etika AI yang didukung oleh referensi dari negara maju dapat mengurangi risiko penyalahgunaan AI.”
Seketika.com, Jakarta – Perkembangan pengaturan atau tata kelola teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara global terus dipantau oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memungkinkan adaptasi regulasi yang sesuai dengan standar internasional.
Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam keterangan terkait acara Seminar AI dan Transformasi Dunia Komunikasi, di Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Jakarta Pusat, seperti dikutip pada Senin (26/2/2024).
“Kami senantiasa memantau perkembangan pengaturan AI di tingkat global, misalnya di Amerika Serikat di mana Presiden Joe Biden mengeluarkan Executive Order untuk pengaturan AI,” tutur Nezar Patria.
Menurut Wamen Nezar, terdapat setidaknya empat negara di dunia yang dijadikan tolok ukur (benchmark) dalam pengembangan Tata Kelola AI di Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Brasil.
Amerika Serikat telah menerapkan Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of AI pada tahun 2023.
Sementara itu, Uni Eropa menerapkan pengaturan AI melalui European Union AI Act, Tiongkok memiliki Interim Measures for the Management of Generative AI Services, dan Brasil tengah menyiapkan rancangan regulasi tentang AI Bill No.2238 on the Use of AI.
“Kami sudah memiliki Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan (SE Etika AI) yang bersifat regulasi yang lebih lunak, yaitu aturan yang memiliki kekuatan hukum tetapi cukup untuk menjadi pedoman awal bagi ekosistem pengembangan AI di Indonesia untuk mengacu kepada nilai-nilai etika yang ada,” jelasnya.
