“Strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem mencakup penyediaan stok beras hingga 1.400 ton yang akan didistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, seiring dengan program Bappenas di Banten yang mencakup beras, ayam, telur ayam, dan kami terus memastikan bahwa pasokan beras mencukupi agar tidak ada lagi yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,” kata Mahdani.
Untuk mendukung penanganan kelompok kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Banten membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (TKPK) serta melibatkan 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Bappeda bertanggung jawab atas pengelolaan data mengenai kemiskinan ekstrem dan menjadi sekretariat dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPK). Ada 17 OPD SIPD yang bertanggung jawab dalam menangani kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Sebagai upaya konkret dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Banten fokus pada peningkatan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Program ini tidak hanya berupa bantuan uang tunai, tetapi juga bantuan beras, ikan, pembangunan jalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, serta program bedah rumah.
“Strategi peningkatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang memberikan bantuan berupa beras dan ikan, sementara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) bertanggung jawab atas pembangunan jalan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Program bedah rumah juga menjadi bagian dari BLT,” ucapnya.
Selain itu, program padat karya di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota juga diperkuat dengan pembangunan jalan lingkungan untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.
“Pengembangan kegiatan padat karya di Provinsi dan Kabupaten/Kota difokuskan pada pembangunan jalan lingkungan untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat,” jelasnya.
