Masih menurut Ridwan, program pencegahan korupsi KPK di wilayah Papua telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Namun, nilai capaian pencegahan korupsi belum maksimal sehingga perlu melakukan percepatan dalam upaya pencegahan korupsi wilayah Papua.
Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pihak untuk membangun budaya intoleransi terhadap praktik korupsi. Selain itu, mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga penegak hukum.
“Rakor ini bukan kegiatan seremonial biasa, tapi akan melakukan penandatangan pakta integritas pengesahan RAPBD 2024. Selain itu, komitmen bersama pencegahan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran APBD antara pejabat eksekutif dan pejabat legislatif se-Papua,” ujar Ridwan.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan melakukan monitoring area intervensi tahun 2023 pada seluruh wilayah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tanah Papua. Monitoring tersebut untuk melihat capaian serta kendala dalam upaya pencegahan korupsi.
“Sehingga saya harap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman serta komitmen kita semua dalam pencegahan korupsi pada bidang tugas masing-masing. Di samping itu berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintah,” tandas dia. ***(papua.go.id)
