Anggota parlemen dari partai sayap kanan, yang belum mengatakan apakah mereka akan abstain atau memberikan suara menentang pemerintah, yakin RUU tersebut masih memungkinkan pencari suaka untuk mengajukan banding terhadap deportasi.
Penasihat hukum pemerintah mengatakan akses terhadap pengadilan merupakan bagian dari tradisi kebebasan dan keadilan Inggris, yang tersedia bahkan di masa perang.
Parlemen Inggris akan mengadakan pemungutan suara pertama mengenai undang-undang tersebut pada Selasa malam. Hanya diperlukan sekitar 30 anggota parlemen Konservatif untuk memberikan suara bersama partai-partai oposisi untuk membatalkan RUU tersebut.
Bahkan jika RUU tersebut disahkan, Sunak kemungkinan akan menghadapi upaya untuk memperkuatnya dengan melakukan amandemen pada tahap selanjutnya, serta tentangan dari House of Lords, majelis tinggi yang tidak melalui proses pemilihan.
Kekalahan akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi Sunak – belum ada pemerintah yang mengalami kekalahan dalam pemungutan suara pada tahap awal proses parlemen sejak tahun 1986 – dan hal ini akan sangat melemahkan otoritasnya atas partainya.
Sumber: Reuters/cgtn
