Selain itu, untuk mendorong pencegahan korupsi, Anggota VII BPK menyampaikan akan segera mengembangkan database track record terhadap pengurus dan pejabat serta pegawai yang dinilai bertanggungjawab terhadap permasalahan yang ditimbulkan pada BUMN.
“Hal ini penting untuk memberikan dukungan penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BUMN, khususnya di level direksi dan komisaris BUMN, dengan cara memberikan informasi kepada Kementerian BUMN atas kinerja pejabat direksi dan komisaris berdasarkan hasil pemeriksaan BPK,” tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing, dan Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh, serta Auditor Utama Keuangan Negara VII Novy Gregory A. Pelenkahu dan para pejabat struktural di lingkungan Kementerian BUMN.(Humas BPK.go. id)
