Pada sesi kedua, dibahas secara mendalam tentang sudut pandang media terhadap pemberitaan dan konten media sosial Wapres. Dalam paparannya, Dosen Universitas Indonesia sekaligus Editor Litbang Media Indonesia Emir Chairullah menekankan bahwa dalam komunikasi politik, Wapres merupakan tokoh sentral dalam pemerintahan, sehingga harus konstan dan kontinu terlibat dalam proses pertukaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai kebijakan, ide, gagasan, atau keputusan-keputusan tertentu.
“Dalam negara demokrasi, hak rakyat untuk bertanya apa yang dikerjakan Presiden, Wapres, para Menteri/Kepala Lembaga. Jangan sampai sebuah lembaga dibentuk tetapi publik tidak mengetahui kinerjanya seperti apa,” ujarnya mengingatkan.
Untuk itu, sambung Emir, pemerintah tidak boleh diam, tetapi harus menyampaikan kinerjanya ke publik secara berkesinambungan. Dalam komunikasi publik pemerintah, menurutnya terdapat beberapa prinsip yang harus terus dipertahankan, yakni terbuka dan langsung; keterlibatan masyarakat dan media dalam pembentukan dan implementasi kebijakan; presentasi positif kebijakan; pemanfaatan saluran komunikasi media mainstream dan media sosial; komunikasi lintas departeman; serta mendorong netralitas posisi politik aparatur pemerintah.
“Kebutuhan media terhadap pemerintah adalah informasi-informasi yang actual (isi sesuai yang dihadapi publik), memiliki credibility (sumber terpercaya), contextual (sesuai dengan karakter khalayak sasaran dan media), serta bersifat clarity (menggunakan bahasa yang mudah dipahami publik dan media),” ungkapnya.
