Kholisun menjelaskan, stok beras sejumlah 224.000 ton terdiri dari stok operasional dan persediaan dalam perjalanan (PDP). Stok tersebut akan digunakan untuk bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), cadangan bencana alam, dan cadangan stok akhir tahun.
Dia menyebut, untuk langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), hingga medio 2023 telah tersalurkan sebanyak 62.600 ton. Selain itu, mulai September ini diberikan bantuan pangan kepada 3.574.712 Kepala Keluarga (KK) di Jateng, yang akan menerima bantuan pangan berupa beras. Dari jumlah tersebut, yang akan dilayani Bulog Kanwil sejumlah 2.358.970 penerima manfaat, sementara sisanya akan dilayani Bulog Kanwil DI Yogyakarta.
Dia menyebut, bantuan pangan berupa beras itu untuk membantu masyarakat dan menekan inflasi.
“Penerima bantuan manfaat atau KK tersebut mendapatkan bantuan 10 kilogram, mulai hari ini disalurkan serentak. Tahap awal peluncuran bantuan pangan ini ada di Demak, Rembang, Sukoharjo, Klaten, Kota Tegal dan Batang. Bantuan ini akan berlangsung tiga bulan ke depan. Harapannya permintaan beras ke pasaran berkurang, sehingga harga turun dan menurunkan inflasi,” tuturnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jawa Tengah Dyah Lukisari mengatakan, kenaikan harga beras disebabkan beberapa hal. Di antaranya produksi yang turun akibat kondisi kekeringan. Oleh karena itu pihaknya melakukan beberapa langkah, di antarnya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan fasilitasi distribusi pangan.
Tercatat, hingga Juli 2023, fasilitasi distribusi pangan telah mencapai 183.047 kilogram untuk komoditas beras, telur, cabai, dan bawang merah. Melalui fasilitasi distribusi, pemerintah akan memberikan pembiayaan distribusi (transportasi, bongkar muat dan kemasan) kepada produsen (petani, peternak, gapoktan), yang menyalurkan ke pasar atau mitra.
“Kalau GPM kita jalan terus, besok ada di Dua Kelinci di Pati (sasarannya) untuk mereka buruh dan karyawan di tempat tersebut,” paparnya. (Ak/Ul, Diskominfo Jateng)
