“Termasuk capaian kinerja pengelolaan, tiap tahun naik terus nilai kualitas lingkungan hidup. Memang tidak semua daerah mampu menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah karena rangkaian yang diisinya banyak instrumennya. Mulai dari visi misi, kebijakan daerah, kemudian program inovasi. Penilaian indeks kualitas lingkungan hidup dan hal lainnya yang dituangkan dalam dokumen tersebut,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Asep, dalam penyusunan dokumen itu turut dituangkan political budgeting atau penganggaran secara umum. Mulai penyusunan anggaran di DLH, kemudian Disperkintan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten Bandung berkaitan dengan prasarana sarana MCK (mandi, cuci dan kakus). Kemudian di DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kabupaten Bandung berkaitan dengan pengadaan anggaran untuk drainase dan air bersih.
“Jadi intinya Raksa Prasada itu penilaian terhadap kepala daerah yang memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dari mulai aspek kebijakan, penganggaran, kemudian penilaian nilai kualitas lingkungan, inovasi dan lainnya,” katanya.
Ia menyebutkan dalam penyusunan dokumen itu, di antaranya ada program kolaborasi atau inovasi yang melibatkan masyarakat Kabupaten Bandung. Mulai dari program Kader BBBS, Kampung Bedas, Gep4k Sayang (Gerakan Peduli Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Kesayangan), Bedas Ngaleuweung, Bank Sampah Tematik, RDF (Refused Derived Fuel), Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pengelolaan Sampah.
“Jadi memang akumulasi dari aspek-aspek penyelenggara pemerintah dan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Termasuk pelaksanaan bulan gebyar LCO (Lubang Cerdas Organik) di Kabupaten Bandung masuk dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup,” tuturnya.
(bandungkab.go.id)
